Tugas Ke 4 : UTS MK Reformasi Administrasi dan Governance

Nama : Noviandy Candra

Nim : 2012210059

Prodi : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

ABSTRAK

Reformasi Administrasi merupakan suatu usaha secara sadar dan terencana untuk mengubah struktur dan prosedur birokrasi serta sikap dan perilaku birokrasi. Reformasi bermakna sebagai suatu pembaharuan tanpa merusak dan bukan merupakan perubahan yang dilakukan secara radikal.  Reformasi dilakukan untuk mengubah tujuan dan berpengaruh terhadap kebijakan publik. Hakekat Reformasi yaitu dari adanya kegagalan atau patologi yang terjadi, misalnya  “Status Quo”. Tidak sedikit orang yang senang diposisi “Status Quo”, kerena mereka tidak suka dengan adanya perubahan dan tidak ingin posisi mereka digantikan. Hal seperti inilah yang merupakan kegagalan dan patologi yang sedang terjadi di indonesia. Sehingga diperlukanya suatu pembaharuan yang direncanakan secara rasional dan konsisten dalam pembuatan kebijakan untuk mengubah suatu tujuan, sehingga diharapkan dapat mewujudkan keadilan sosial secara efektif dan efisien. Reformasi Administrasi diidentikan dengan usaha untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas organisasi. Sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan seorang pemimpin masa depan yang benar-benar tidak suka dengan “Status Quo” dan selalu ingin melakukan perubahan dan pembaharuan  dalam sikap dan tindakan untuk peningkatan  pembangunan di Indonesia. Salah satu langkah pemerintah dalam reformasi administrasi adalah dengan melalui perampingan organisasi birokrasi di  16  Kementerian/Lembaga.  Reformasi  Administrasi dipandang  perlu  dilakukan  mengingat  organisasi  Kementerian/Lembaga  di  Indonesia dinilai  sangat  gemuk  sehingga  menjadi  tidak efektif dan efisien,  baik  dari  sisi  anggaran  maupun kepegawaian.  Dari  sudut  Teori  Reformasi  Adminstrasi,  tindakan  pemerintah  Indonesia sudah  tepat,  namun  perlu  mengingat  akan  adanya  hambatan  berupa  penolakan yaitu bagi mereka yang suka dengan “Status Quo” untuk tidak melakukan perubahan.  Oleh karena itu, Kebijakan yang dibuat oleh pemimpin, dalam hal ini adalah pemerintah haruslah benar-benar  untuk kemajuan Indonesia.

Kata Kunci : Reformasi Administrasi, Kebijakan, dan Status Quo.

1.           Reformasi Administrasi di Indonesia dalam Perspektif Teori

Pemerintah  Indonesia  saat  ini  sedang gencar-gencarnya  mendengungkan  reformasi birokrasi.  Dalam  literatur  yang  ada,  reformasi birokrasi  sesungguhnya  tidak  dikenal.  Reformasi birokrasi  yang  dimaksud  dalam  pemerintahan ndonesia  lebih  dikenal  sebagai  reformasi administrasi.

Hahn  Been  Lee  dalam  Leemans, mengatakan bahwa pada prinsipnya tujuan setiap reformasi  administrasi  ada  tiga  yaitu:  (1)  untuk peningkatan  tata  kelola;  (2)  untuk  peningkatan metode; dan (3) untuk peningkatan kinerja.

Hahn  Been  Lee  mengatakan  bahwa bentuk  administrasi  sebuah  negara  akan menentukan  model  reformasi  birokrasi yang  akan  dilakukannya.  Hahn-Been  Lee mengklasifikasikan  bentuk-bentuk  birokrasi dari  sudut  reformasi  administrasi  di  negara-negara berkembang yaitu: (a)  Closed Bureaucracy; (b)  Mixed  Bureaucracy;  dan  (c)  Open Bureaucracy.  Dalam  pemerintahan  dengan  closed bureaucracy,  ciri  utama  dari  model  ini  antara lain  diperlihatkan  oleh  masih  kentalnya  aspek pengaruh  elit  dan  hak  istimewa  di  dalamnya. Selain  itu,  para  pegawai  memiliki  budaya  kerja yang  bertanggung  jawab  atas  pelayanan  yang diberikan  serta  memiliki  semangat  yang  tinggi. Meskipun  demikian,  para  pegawai  birokrasi model  ini  bekerja  di  bawah  aturan  yang  bersifat senioritas.  Ciri  lainnya,  birokrasi  model  ini cenderung  tidak  harmonis,  seperti  hubungannya dengan  militer  dengan  kelompok  bisnis  atau dengan  pers.  Model  birokrasi  ini  memiliki  daya tahan terhadap gelombang perubahan sosial yang akan  terjadi,  meskipun  gejolak  tersebut  datang dari kelompok baru yang lebih memiliki posisi di mata  masyarakat.  Hal  ini  dikarenakan  besarnya kekuatan  politik  yang  dapat  digunakan  oleh mesin  birokrasi  untuk  membendung  tuntutan kelompok baru tersebut.

Dalam  model  mixed  bureaucracy,  dapat dilihat  ciri  antara  lain  terdapat  hubungan antara  birokrasi  dengan  masyarakat,  meskipun hubungan  tersebut  terbatas.  Hubungan  tersebut terjadi ketika seseorang atau individu ditugaskan untuk  membantu  pemerintahan  yang  lemah, seperti  pemerintahan  yang  membutuhkan keahlian  statistik,  perencanaan  ekonomi  dan promosi. Individu dan tenaga ahli tersebut dapat berasal  dari  universitas,  lembaga  penelitian  atau unit  militer.  Keterlibatan  masyarakat  tersebut selanjutnya  membuat  pemerintah  semakin fleksibel  dalam  proses  rekrutmen.  Perubahan yang  mendasar  dalam  struktur  birokrasi  model ini  terjadi  ketika  ada  pergolakan  sosial  dan politik  seperti  perang,  revolusi  atau  kudeta. Pada  titik  tersebut,  birokrasi  akan  menerima infusi  yang  besar  dari  kelompok  sosial  lainnya. Ketika model ini diterapkan, banyak standar dan prosedur rekrutmen serta promosi berubah guna mendukung kelompok baru.

Model  selanjutnya  yaitu  open  bureaucracy . Birokrasi  terbuka  memiliki  pola  rekrutmen  yang relatif  fleksibel.  Setiap  orang  yang  memenuhi syarat  dapat  masuk  ke  birokrasi.  Selain  itu, standar  masuk  dalam  hal  pendidikan  dan pengalaman  tidak  terlalu  kaku.  Berbagai  kontak dan  pertukaran  terjadi  antara  pemerintah  dan industri.  Partai  politik  berkuasa  dan  pengaruh mereka terhadap birokrasi lebih bersifat langsung. Birokrasi  menjadi  dipolitisir  dan  legislatif  atau partai sering mempengaruhi dan intervensi. Pintu birokrasi  harus  terbuka  lebar  yang  diikuti  juga oleh  pintu  di  luar  itu  birokrasi.  Hal  lain  yang harus diperhatikan dalam birokrasi terbuka yaitu prosedur baru dan organisasi yang sederhana.

2.           Tantangan Reformasi Administrasi di Indonesia

Jika  dilihat  reformasi  administrasi Indonesia dan model birokrasinya, maka birokrasi terbuka masih tetap relevan menunjukkan model birokrasi  Indonesia.  Hal  ini  ditandai  dari  sudah terbukanya  pola  rekrutmen  yang  relatif  fleksibel, di mana birokrasi yang diisi oleh Pegawai Negeri Sipil  (PNS),  dapat  diisi  oleh  orang-orang  dari luar  PNS  (walaupun  selanjutnya  kemudian diberikan  status  PNS),  asalkan  memenuhi syarat  yang  ditentukan.  Hal  ini  memungkinkan masuknya  orang-orang  di  sektor  swasta  ke dalam  pemerintah.  Sekalipun,  pengaruh  secara langsung  partai  politik  dijaga  ketat  agar  tidak terjadi dengan berbagai peraturan yang mengatur kenetralan birokrasi.

Dengan kenyataan tersebut, maka reformasi birokrasi  yang  tepat  untuk  dilakukan  dengan menyederhanakan  organisasi.  Penyederhanaan organisasi terhadap ke-16 Kementerian/Lembaga dalam  perspektif  Hahn  Been  Lee  sudah  tepat. Penyederhaan tersebut akan dapat meningkatkan kinerja pemerintahan. Pekerjaan dilakukan secara efisien,  dan  akibatnya  penghematan  anggaran apat digunakan untuk kegiatan pembangunan.

Akan  tetapi,  Caiden  memberikan peringatan  bahwa  proses  reformasi  administrasi akan  menimbulkan  banyak  hambatan,  antara lain:

1.         Tidak ada yang  ingin  mengoreksi  sistem adminitrasi  yang  sudah  berjalan,  mungkin karena  mereka  menganggap  sistem  itu merupakan  kenyataan  yang  sulit  untuk dirubah,  atau  masyarakat  tidak  menyukai orang-orang  yang  tidak  tunduk  pada  sistem yang berlaku.

2.       Tidak  adany orang yang sanggup merumuskan rencana  perubahan  dengan baik dan efektif.  Untuk  merumuskan proposal  reformasi  diperlukan  pengetahuan yang  cukup.  Informasi  yang  dibutuhkan mungkin  tidak  tersedia,  tidak  akurat,  tidak tepat  atau  terdistorsi,  atau  tidak  berguna sama sekali.

3.         Tidak  adanya  advokasi  pembaharuan,  tidak cukup  dukungan, dan  tidak  ada  pemimpin yang mau mengambil alih inisiatif reformasi. Akar  masalahnya  mungkin  ekonomi  dan kurangnya sumber daya. Reformasi dianggap hanya  akan  merugikan  mereka  yang mendapatkan  dan  menikmati  keuntungan dari sistem seperti ini. Tidak  adanya  kepentingan  untuk memperbaiki  kinerja  administrasi  yang sudah ada karena administrasi dianggap tidak memiliki nilai, sementara di lain sisi, kinerja rendah biasanya dapat diterima dan ditolerir. Hal  ini  disebabkan  masalah  sosial  atau ekonomi.  Orang  tidak  perduli  pada  sistem administrasi yang bobrok selagi dirinya tidak dirugikan.

Caiden  juga  menekankan  bahwa  salah satu  yang  mempengaruhi  berjalannya  reformasi administrasi  adalah  politik.  Dalam  sebuah negara  demokrasi  dengan  sistem  multi  partai, administrasi  biasanya  berada  di  luar  politik. Reformasi  dapat  berjalan  tanpa  campur  tangan politik.  Hubungan  antara  reformasi  administrasi dan politik antara lain dinyatakan sebagai berikut: (1) Sistem  pemerintah  daerah  yang  kuat  akan lebih  gampang  menerima  reformasi  di  daerah, akan  tetapi  cenderung  menjadi  penghambat reformasi  di  tingkat  nasional;  (2)  Bila  eksekutif dan  legislatif  dikuasai  oleh  partai  yang  sama, reformasi  akan  lebih  mudah  diterima;  (3)  Bila legislatif  dikuasai  oleh  partai  yang  berbeda, penolakan  terhadap  reformasi  akan  lebih  terasa; (4)  Pemerintah  yang  dikuasai  oleh  satu  partai berkuasa  akan  lebih  mudah  menerima  reformasi ketimbang  pemerintah  koalisi;  (5)  Sistem pemerintah yang berkuasa dengan jaminan waktu berkuasa yang jelas akan lebih mudah menerima reformasi;  (6)  Partai  berideologi  cenderung susah  menerima  reformasi  yang  tidak  sejalan denga ideologinya; (7) Sistem politik yang lemah cenderung  menolak  reformasi;  (8)  Demikian juga pimpinan politik yang kuat cenderung akan berhasil  dalam  gerakan  reformasi  ketimbang pimpinan  politik  yang  lemah;  dan  (9)  Sistem administrasi  yang  dipengaruhi  politik  cenderung lebih  susah  menerima  reformasi  ketimbang  yang tidak dipengaruhi politik.

Terkait dengan peran pimpinan politik, ada sejarah negara yang berhasil melakukan reformasi administrasi  karena  pimpinan  politiknya,  antara lain Singapura yang mampu menjadi negara maju melalui reformasi administrasinya.

3.           REKOMENDASI

Sebagai  sebuah  negara  yang  model birokasinya lebih terbuka, reformasi administrasi yang  dilakukan  dengan melakukan perampingan organisasi  sudah  tepat  dilakukan.  Reformasi administrasi  ini  sudah  tentu  akan  mendapat berbagai  macam  hambatan,  terutama  dari  segi politik, mengingat hadirnya koalisi dalam kabinet pemerintah.

Untuk  mengatasi  hambatan  politik tersebut,  sudah  tentu  peran  pemimpin  politik, baik  di  tingkat  partai  politik,  terlebih  lagi  dari Presiden  yang  kuat,  sangat  dibutuhkan  untuk dapat  memperlancar  berjalannya  reformasi administrasi  dalam  menciptakan  birorasi yang  dapat  meningkatkan  kinerjanya  untuk memberikan  pelayanan  yang  maksimal  kepada masyarakat. Itu artinya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono  saat  ini  harus  berani  meneruskan rekomendasi  dari  hasil  audit  evaluasi  organisasi yang  dibentuk  oleh  Wakil  Presiden  secara  cepat, tanpa  kepentingan  politik  menghadapi  Pemilu 2014.

DPR-RI  sebagai  lembaga  politik,  dapat memberikan  dukungan  kepada  Presiden melalui  Kementerian  PAN  dan  RB  dalam  upaya merampingkan birokrasi di seluruh Kementerian/ Lembaga.  Selain mempertanyakan  pelaksanaan reformasi  melalui  perampingan  organisasi  dalam rapat kerja juga melalui komitmen penghematan anggaran  Kementerian/Lembaga  dalam pembahasan  anggaran  di  Komisi  dan  Badan Anggaran.

Kerjasama  dengan  para  akademisi  dan pakar  atau  ahli  independen  sebagaimana dilakukan  dalam  reformasi  pada  birokrasi  model campuran  tetap  dapat  dilakukan  dalam  kasus Indonesia.  Hal  ini  mengingat  kontribusi  mereka terhadap penguatan bagi pemimpin politik dalam mengambil  keputusan  di  tengah  banyaknya kepentingan dari pihak koalisi di kabinet.

Sejarah Kapitalisme

Kapitalisme sebenarnya bukanlah hal yang baru untuk untuk di perbincangkan, tetapi melihat pengaruhnya yang masih begitu kuat terhadap kehidupan social ekonomi masyarakat dunia umumnya dan Indonesia khususnyalah yang membuatnya tak pernah berhenti untuk diperbincangkan. Oleh karena itu tiada salah bila kita sekali lagi mengenal sedikit tentang kapitalisme. Dalam hal ini penulis akan memulai dari definisi kapitalisme itu sendiri.

Apakah kapitalisme itu ? Kata kapitalisme berasal dari capital yang berarti modal, dengan yang dimaksud modal adalah alat produksiseperti misal tanah, dan uang. Dan kata isme berarti suatu paham atau ajaran. Jadi arti kapitalisme itu sendiri adalah suatu ajaran atau paham tentang modal atau segala sesuatu dihargai dan diukur dengan uang.

Sejarah kapitalisme ? Kapitalisme muncul setelah feodalisme runtuh dengan secara garis besar terbagi menjadi tiga fase:

1. Kapitalisme Awal ( 1500 – 1750 ).

Kapitalisme pada fase ini masih mengacu pada kebutuhan pokok yang ditandai dengan hadirnya industri sandang di Inggris sejak abad XVI sampai abad XVIII. Dan berlanjut pada usaha perkapalan, pergudangan, bahan- bahan mentah, barang- barang jadi dan variasi bentuk kekayaan yang lain. Dan kemuadian berubah menjadi perluasan kapasitas produksi, dan talenta kapitalisme ini yang kemudian hari justru banayk menelan korban.

Di perkotaan, para saudagar kapitalis menjual barang-barang produksi mereka dalam satu perjalanan dari satu tempat ke tempat lainnya. Mula-mula mereka menjual barang pada teman sesama saudagar seperjalanan, lalu berkembang menjadi perdagangan public. Sementara di wilayah pedesaan saat itu masih cenderung feodalistik. Dalam hal ini Russel mengemukakan adanya tiga faktor yang menghambat kapitalisme di pedesaan dan berbagai wilayah lain. Kendala itu adalah :

1. Tanah yang ada hanya digunakan untuk bercocok tanam, sehingga hasil produksinya sangat terbatas. Russel mengusulkan untuk mengubah tanah menjadi sesuatu yang lebih menguntungkan ( profitable ). Atau dengan pengertian lain tanah bias diperjual belikan seperti barang lainnya.
2. Para petani atau buruh tani yang masih terikat pada system ekonomi subsistensi2 . komentar Russel untuk hal ini adalah mereka siap unutk dipekerjakan dengan upah tertentu.
3. Hasil produksi yang diperoleh petani saat itu hanya sekedar digunakan untuk mencukupi kebutuhanpribadi. Menurutnya, produksi hasil petani harus ditawarkan ke pasar dan siap dikonsumsi oleh publik.

2. Kapitalisme Klasik ( 1750 – 1914 ).

Kapitalisme pada fase ini merupakan pergeseran dari perdagangan public kebidang industri yang ditandai oleh Revolusi Industri di Inggris dimana banyak diciptakan mesin- mesin besar yang sangat menunjang industri. Di fase inilah terkenal tokoh yang disebut “bapak kapitalisme” dengan bukunya yang sangat tekenal the Wealth Of Nations ( 1776 ) dimana salah satu poin ajarannya laissez faire dengan invisible hand-nya ( mekanisme pasar )dan beberapa tokoh seangkatan seperti David Ricardo dan John Stuart Mills, yang sering dikenal sebagai tokoh ekonomi neo- klasik. Pada fase inilah kapitalisme sering mendapat hujatan pedas dari kelompok Marx.

3. Kapilaisme Lanjut ( 1914 – sekarang ).

Momentum utama fase ini adalah terjadinya Perang Dunia I, kapitalisme lanjut sebagai peristiwa penting ini ditandai paling tidak oleh tiga momentum. Pertama, pergeseran dominasi modal dari Eropa ke Amerika. Kedua, bangkitnya kesadaran bangsa- bangsa di Asia dan Afrika sebagai ekses dari kapitalisme klasik, yang kemudian memanifestasikan kesdaran itu dengan perlawanan. Ketiga, revolusi Bolshevik Rusia yang berhasrat meluluhlantakkan institusi fundamental kapitalisme yang berupa pemilikan secara individu atas penguasaan sarana produksi, struktur kelas sosial, bentuk pemerintahan dan kemapanan agama. Darisana muncul ideology tandingan yaitu komunisme.

Perspektif Teori Dasar Kapitalisme Secara Sosiologis Dan Ekonomis

Secara sosiologis paham kapitalisme berawal dari perjuangan terhadap kaum feudal, salah satu tokoh yang terkenal Max Weber dalam karyanya The Protestan Ethic of Spirit Capitalism, mengungkapkan bahwa kemunculan kapitalisme erat sekali dengan dengan semangat religius terutama kaum protestan. Pendapat Weber ini didukung Marthin Luther King yang mengatakan bahwa lewat perbuatan dan karya yang lebih baik manusia dapat menyelamatkan diri dari kutukan abadi. Tokoh lain yang mendukung adalah Benjamin Franklin dengan mottonya yang sangat terkenal yaitu “Time Is Money”, bahwa manusia hidup untuk bekerja keras dan memupuk kekayaan.

Secara ekonomis maka perkembangan tidak akan pernah akan bisa lepas Dari sang maestro, Bapak kapitalisme yaitu Adam Smith dimana ia mengemukakan 5 teori dasar dari kapitalisme :

1. Pengakuan hak milik pribadi tanpa batas – batas tertentu.
2. Pengakuan hak pribadi untuk melakukan kegiatan ekonomi demi meningkatkan status sosial ekonomi.
3. Pengakuan adanya motivasi ekonomi dalam bentuk semangat meraih keuntungan semaksimal mungkin.
4. Kebebasan melakukan kompetisi.
5. Mengakui hokum ekonomi pasar bebas/mekanisme pasar.

Pola, Sifat Dan Watak Kapitalisme Ada tiga hal yang menjadi pola sifat dan watak dasar kapitalisme, tiga hal tersebut yang melandasi adanya penindasan yang terjadi dari sejak munculnya kapitalisme sampai praktek kapitalisme yang terjadi detik ini. Tiga hal tersebut adalah:

1. Eksploitasi

Ini berarti pengerukan secara besar-besaran dan habis- habisan terhadap sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia, seperti yang terjadi pada jaman penjajahan, bahkan sampai sekarang meskipun dalam bentuk yang tidak sama. Kaum kapitalis akan terus melakukan perampokan besar- besaran terhadap kekayaan alam kita and terus mengeksploitasi para buruh demi kepentingan dan keuntungan pribadi.

2. Akumulasi

Secara harfiah akumulasi berarti penumpukan, sifat inilah yang mendasari kenapa capitalist tidak pernah puas dengan dengan apa yang telah diraih. Misalnya, kalau pertama modal yang dipunyai adalah Rp.1 juta maka si kapitalis akan berusaha agar bisa melipat gandakan kekayaannya menjadi Rp.2 juta dan seterusnya. Sehingga kaum kapitalis selalu menggunakan segala cara agar kekayaan mereka berkembang dan bertambah.

3. Ekspansi

Ini berarti pelebaran sayap atau perluasan wilayah pasar, seperti yang pada kapitalisme fase awal. Yaitu dari perdagangan sandang diperluas pada usaha perkapalan, pergudangan, barang- barang mentah dan selanjutnya barang- barang jadi.

Dan yang terjadi sekarang adalah kaum kolonialis melakukan ekspansi ke seluruh penjuru dunia melalui modal dan pendirian pabrik-pabrik besar yang nota bene adalah pabrik lisensi. Yang semakin dimuluskan dengan jalan globalisasi. 

Itulah yang terjadi pada hampir di seluruh belahan dunia, kapita;is semakin mengakar dan menghisap negara-negara miskin dan berkembang melalui sebuah cara yang disebut globalisasi. Kapitalisme semakin mengakar dalam setiap sendi kehidupan bangsa yang terkesan pongah ini. Pantaskah kapitalisme tetap berlanjut ?

Teori Perbandingan Politik

Teori-teori dalam pembangunan politik memiliki tipe: Pertama; berasosiasi dengan gagasan demokrasi, Kedua; terfokus pada aspek-aspek pembangunan dan perubahan politik, Ketiga; menguji krisis dan konsekuensi pembangunan politik. Pembangunan politik bagaimanapun juga harus diimbangi dengan pemerintahan yang kuat dan kewenangan yang teratur. Pertanyaan berkisar pada derajat kebebasan pers, sistem partai, kebiasaan pemberian suara, standar hidup. Kondisi demokrasi menyertakan suatu sistem kelas terbuka, kesejahteraan ekonomi, ekonomi kapitalis, semakin tinggi tingkat industrialisasi, pendidikan, kesejahteraan, semakin besar pula prospek demokrasi.

Ketika pemerintahan berkembang lewat peningkatan pembedaan, krisis kesetaraan dan kapasitas maka dapat menimbulkan situasi krisis identitas, legitimasi, partisipasi, penetrasi dan distribusi.

Krisis identitas berhubungan dengan budaya massa dan elite dalam pengertian perasaan nasional mengenai wilayah, pembelahan mengenai wilayah yang mengrogoti kesatuan nasional dan konflik antar loyalitas etnik dengan komitmen nasional. Krisis legitimasi tumbuh karena perbedaan mengenai kewenangan. Krisis partisipasi adalah sebuah konflik yang terjadi ketika elite yang memerintah memandang pemerintah dan prilaku individu dan kelompok yang mencoba berpartisipasi dalam sistem politik sebagai tidak berlegitimasi. Krisis penetrasi dicirikan oleh tekanan pada elite yang memerintah untuk membuat adaptasi atau inovasi institusional dengan keragaman tertentu. Krisis distribusi dianalisis dalam pengertian masalah-masalah seperti ideologi, sumberdaya fisik dan manusia serta lingkungan institusional.

MODERNISASI

A. Teori Tahap dan Modernisasi

Setelah perang dunia ke II, kepentingan negara kapitalis barat terhadap negara baru tidak hanya berfokus pada keuntungan, ekstradisi bahan mentah dan pasar baru, namun juga pada asumsi bahwa dampingan keuangan dan teknis yang massif akan mentransformasi masyarakat pertanian subsistem ke masyarakat industri modern.

Pendukung yang paling berpengaruh pada tori ini adalah sejarahwan ekonomi Amerika Serikat, Walt W. Rostow, dimana ia memberikan garis besar lima tahap: Pertama; masyarakat tradisional; Kedua, prakondisi untuk tinggal landas; Ketiga, tinggal landas; bergerak menuju kematangan; Kelima, zaman konsumsi massal tingkat tinggi. Dan Keenam; pencarian kualitas.

B. Modernisasi dan Perubahan Masyarakat

Samuel P. huntington menyiratkan industrialisasi, pertumbuhan ekonomi, meningkatnya mobilitas sosial dan partisipasi politik. Huntington berfokus pada isu peluruhan politik. Peluruhan politik adalah cerminan ketidakstabilan, korupsi, tindakan otoriter, dan kekerasan serta sebagai hasil kegagalan pembangunan yang didefinisikan sebagai peningkatan kapasitas untuk melestarikan kelangsungan transformasi yang diperlukan akibat tantangan modernisasi dan tuntutan perluasan partisipasi. Meskipun pendekatan pembangunannya diklaim bersifat dialektikal, berfluktuasi antara tuntutan dan kapasitas, Huntington akhirnya condong terhadap stabilitas institusional ketimbang tuntutan partisipasi dan mobilisasi yang berpotensi merusak.

C. Politik Modernisasi

David apter menyajikan sebuah tipologi pemerintah dan beberapa teori perubahan. Apter membedakan pembangunan dan modernisasi. Pembangunan merupakan hasil-hasil pertumbuhan dan integrasi peran-peran fungsional dalam sebuah kemunitas. Modernisasi adalah suatu kasus pembangunan.

Apter mengidentifikasi dua model sistem-sistem “Liberatarian-sekuler” atau pluralistic system-sistem “kolektivitas-sakral” atau termobilisasi. Model-model ini dirumuskan sebagai diktomi tipe-tipe ideal di sepanjang rangkaian kewenangan model libertarian-sekuler diwakili oleh sistem rekonsiliasi modern, dicirikan dengan beragamnya kekuasaan dan kepemimpinan, tawar-menawar dan kompromi sebagaimana dicontohkan suatu demokrasi liberal. Model kolektifitas sakral diwakili oleh sistem mobilisasi modern dicirikan oleh kepemimpinan kharismatik dan pribadi, kealiman politik yang berlebihan dan organisasi sebuah partai massa.

KETERBELAKANGAN

Teori-teori pembangunan pada umumnya berhubungan dengan pengalaman negara-negara maju. Beberapa teori keterbelakangan telah memiliki pengaruh. Tiga kecenderungan teoritis yang tumpang tindih sekarang akan diamati: pembangunan kapitalis dipusat dan keterbelakangan dibatas luar, ketidakmerataan pembangunan dan ketidakseimbangan pembangunan.

Frank berpendapat bahwa teori pembangunan yang memadai tidak dapat dirumuskan tanpa perhatian terhadap sejarah ekonomi dan sosial masa lalu sebagaimanan diderita mayoritas penduduk dunia. Frank mengajukan sejumlah dalil. Pertama, keterbelakangan bukanlah bersifat asli atau tradisional. Negara-negara yang sekarang ini maju mungkin pernah tak terbngaun namun tidak terbelakang.

Kedua, pandangan dualisme masyarakat yang satu modern, kapitalis dan maju sedangkan yang lain terisolasi, feodal atau prakapitalis dan terbelakang adalah keliru karena keterbelakang wilayah-wilayah miskin adalah produk-produk historis perkembangan wilayah progresif. Ketiga, hubungan metropole satelit dikemukakan pada tingkat internasional maupun dikehidupan ekonomi, politik dan sosial dikoloni dan negara neo kolonial.

A. Ketidakmerataan Pembangunan

Teori ketidakmerataan pembangungan mengakui beragamnya pola transisi kapitalisme batas luar dan kapitalisme pusat sebagai konsekuensi dari dampak mode produksi kapitalis dan mekanisme perdagangan pada formasi-formasi prakapitalis yang menghasilkan, misalnya penghancuran seni kerajinan tanpa digantikan oleh produksi industri lokal.

Sistem kapitalisme dunia heterogen, terdiri dari formasi pusat yang dominan dan formasi batas luar yang didominasi. Dalam kerangka kerja ini konflik kelas tidak dapat dipandang dalam cakupan sempit berupa entitas nasional melainkan dalam skala dunia

B. Ketidakseimbangan Pembangunan

Barry Bluestone menggambarkan dinaminka ekonomi Amerika Serikat dalam pengertian hukum ketidakseimbangan pembangunan. Sederhananya, mereka yang mengontrol sumberdaya modal berinvestasi dalam produk, permesinan, wilayah dan pekerja dimana pendapatan tertinggi dapat diantisipasi. Hasilnya adalah kesinambungan pertumbuhan dan kemakmuran disektor tertentu yang berkebalikan dengan stagnasi dan pemiskinan disektor dimana investasi menurun atau tidak terjadi sama sekali.

Ketidakseimbangan akan tetap ada selama keputusan investasi swasta mendominasi perencanaan ekonomi dan upaya-upaya negara kapitalis untuk memperluas perannya dalam ekonomi dapat membawa pada ketidakstabilan politik.

C. Ketergantungan

Perspektif ketergantungan kontemporer mengungkapkan bentuk dominasi dan ketergantungan yang berlawanan diantara negara-negara dunia kapitalis. Negara dependen mungkin berkembang sebagai cerminan sekspansi negara-negara dominan atau terbelakang sebagai konsekuensi hubungan ketergantungan mereka. Ilmuwan sosial Brazil Dos Santos membenarkan bahwa dengan ketergantungan kita mengartikan sebuah situasi dimana ekonomi negara tertentu terkoondisikan oleh perkembangan dan ekspansi ekonomi lain yang menjadi tempat bergantung negara-negara tadi

• Klasifikasi-Klasifikasi Teori Ketergantungan

Cardoso menguji kecenderungan dalam literatur ketergantungan. Pembangunan nasional otonom sebagai tanggapan terhadap luasnya keyakinan bahwa pembangunan akan terjadi melalui ekspor komoditas atau investasi asing. Tiga alternatif dihadapi oleh negara terbelakang adalah: ketergantungan, otonomi dan revolusi.

Becha mengajukan lima konsepsi ketergantungan. Pertama, untuk membedakan pembangunan dari keterbelakangan lewat analisis pusat dan batas luar sebagai bagian yang saling bergantung dari suatu sistem kapitalis mendunia. Kedua, berasal dari dependensitas inilah mampu menemukan pijakan yang mampu memadukan kekuatan internal dan eksternal dalam suatu interprestasi pengalaman sebuah negara dependen. Ketiga, menganalisis struktur metropolis satelit dan kontradiksi internal sistem kapitalis. Keempat, ketergantungan baru juga dikenal dengan industri teknologi

• Pendekatan Terhadap Teori Ketergantungan

Seluruh pendekatan teori ketergantungan mengasumsikan sebuah posisi anti imperialis, namun mereka dapat dibedakan dalam kategori non marxis dan marxis.

1. Desarrolista, strukturalis, otonomi pembangunan nasional

Berabad-abad lamanya negar-negara dominan telah mencampuri urusan internal negara lain. Pembentukan institusi keuangan internasional membantu meyakinkan hegemoni negara dominan atas negara dependen dan pembentukan program bantuan seperti Allieance for Progress bertindak sebagai penyamar strategi lama dalam melayani kapitalisme Amerika Serikat.

Sejak masa kolonial Amerika Latin bergantung pada eksport bahan mentah dan komoditas pertanian dalam mengejar pembangunan, namun strategi desarrllo atau pembangunan kearah luar ini digerogoti oleh menurunnya pendapatan ekspor selama depresi tahun 1930-an. Dibawah Ecla strategi berubah menjadi desarrollo kearah dalam. Strategi baru ini didalihkan pada pencapaian otonomi nasional melalui kontrol negara dan perencanaan ekonomi politik dibawah kaum terpelajar borjuis kecil dan borjuis industri.

2. Kolonialisme Internal

Sunkel menyinggung polarisasi didalam negara-negara mengingatkan pada teori kolonialisme internal yang diajukan sosiolog Meksiko, Pablo Gonzales cassanova. Kondisi kelonialisme tradisional yang sama menurutnya diketemukan secara internal sekarang dimana kondisi ini termasuk monopoli dan ketergantungan komunitas terisolasi, menciptakan deformasi ekonomi lokal dan dekapitalisasi, hubungan produksi dan kontrol sosial serta standar hidup dan budaya .

3. Kutub-Kutub Pembangunan

Sebuah turunan dari kolonialisme internal adalah kutub-kutub pembangunan yang pertama kalinya diajukan oleh Perancis Francois Perroux (1968). Teori ini berasumsi bahwa ekonomi terbelakang dicirikan oleh kurangnya infrastruktur transportasi dan komunikasi ganda dengan wilayah maju hadir diantara wilayah subsistem dan oleh ketergantungan terhadap keputusan-keputusan eksternal yang berhubungan dengan produksi barang-barang primer.

4. Pembangungan Kapitalis

Fernando Henrique Cardoso menyatakan gagasan bahwa kapitalisme mendorong keterbelakangan. Sebaliknya, ia berpendapat bahwa pembangunan kapitalis dapat terjadi dalam situasi dependen. Ia percaya bahwa pembangunan kapitalis dependen telah menjadi bentuk baru dari ekspansi monopolistik di dunia ketiga. Oleh sebab itu pembangunan berlangsung dalam ketergantungan baru.

5. Kapitalisme Monopoli

Baran dan sweezy beralih pada pembangkitan dan penyerapan surplus di bawah kapitalisme monopoli. Surplus adalah perbedaan antara apa yang dihasilkan suatu masyarakat dengan biaya memproduksinya. Perhatian terhadap surplus mereka percayai memungkinkan sebuah analisis yang menghubungkan basis masyarakat dengan suprastruktur ideologi.

6. Subimperialisme

Pendekatan ketergantungan ini hendaknya tidak melewatkan gagasan subimperialisme Ray Mauro marini yang mempengaruhi pembangunan kapasitas Brazil. Ia mencirikan kapitalisme Brazil sebagai siprekslitatif, dengan pesatnya akumulasi modal yang menguntungkan para pemilik proses produksi dan bertambahnya massa berkemiskinan absolut.

7. Pembangunan Keterbelakangan Kapitalis

Tulisan awal Andre Gader Frank (1966) memberikan suatu landasan lain bagi teori ketergantungan. Frank menekankan monopoli komersial ketimbang feodalisme dan bentuk prakapitalis sebagai cara ekonomi metropolis nasional dan regional mengeksploitasi dan menarik surplus satelit-satelit ekonominya. Dengan demikian kapitalisme skala dunia mendorong pembangunan metropole dengan tanggungan satelit terbelakang dan dependen.

8. Ketergantungan Baru

Dos Santos memberikan garis besar tipe ketergantungan. Ketergantungan kolonial mencirikan hubungan antara negara Eropa dengan koloninya dimana monopoli perdaganngan dilengkapi oleh monopoli tanah, Pertambangan dan tenaga kerja dinegara koloni. Ketergantungan industri keuangan mewujudkan dirinya dipenghujung abad kesembilanbelas dengan disatu sisi didominsai oleh pusat hegemoni dan disisi lain investasi modal koloni batas luar untuk memperoleh bahan mentah dan produksi pertanian yang pada giirannya akan dikonsumsi oleh pusat.

Teori ini memahami pembangunan industri bergantung pada ekspor yang mendatangkan mata uang untuk membeli barang-barang modal impor. Ekspor biasanya terikat dengan sektor ekonomi tradisional yang dikontrol kaum borjuis pemilik tanah dan pada gilirannya terkait dengan modal asing.

Teori ketergantungan baru mencoba menunjukkan bahwa huungan negara dependen dengan negara dominan tidak dapat diubah dengan adanya perubahan dalam sruktur internal dan hubungan eksternalnya. Selanjutnya struktur ketergantungan bertambah membawa negara dependen pada keterbelakangan dan memperburuk permasalahan masyarakat ketika negara tersebut mengikuti suatu struktur dan internasional yang dipengaruhi secara kuat oleh peran perusahaan multinasional maupun pasar komoditas dan modal internasional.

IMPERIALISME

Beragam interprestasi membayangi teori imperialisme yang definitive. Jonah Raskin (1971) memperbandingkan inti perspektif imperialisme liberal dan radikal sebagaimana tercermin dalam tulisan kontemporer. Dunia imperialisme hadir dengan mendobrak dinding tulisan abad kesembilan belas. Teori imperialisme umumnya berhubungan dengan kegiatan negara dominan di dunia.

George Lichteim mengambarkan kekaisaran atau imperialisme sebagai hubungan suatu kekuatan penguasa atau pengontrol dengan mereka yang dibawah dominasinya, ia percaya bahwa dominasi dan penaklukkan merupakan elemen imperialisme. Hilangnya kedaulatan atau otonomi menyiratkan bahwa negara berada dibawah dominasi imperial yang dapat terjadi melalui intervensi langsung dan terbuka dari suatu negara kedalam urusan negara lain melalui keuntungan diplomatik atau perjanjian dengan melalui cara ekonomi. Lichtheim menekankan bahwa kebanyakan teori imperialisme adalah rapuh.

Ada dua pendekatan yang mengasumsikan minculnya imperialisme. Pertam, yang berkonsepsi Marxis yang berpendapat bahwa imperialisme merupakan cerminan meluasnya kapitalisme yang diperlukan akibat kontradiksi dalam mode produksi kapitalis. Yang kedua merupakan dorongan liberal berpendapat jika ketidakmerataan adalah akibat dari sistem kapitalis dapat seketika diatur

Berikut ilmuwan-ilmuwan yang bersandar pada dua pendekatan besar tersebut:

A. Hobson

Hobson percaya bahwa seandainya terjadi peningkatan konsumsi domestik maka tidak akan terdapat akses menyangkut barang-barang ataupun modal. Konsumsi domestik yang rendah sebagai penyebab imperialisme

B. Kautsky

Kautsky percaya kelas akan berkonflik dengan kapitalisme dan kapitalisme sendiri akan sirna lewat proses damai. Kautsky membayangkan imperialisme dimana mungkin terdapat eksploitasi kolektif dunia oleh keuangan internasional. Kepentingan kelas kapitalis secara utuh berkonflik dengan kepentingan modal suatu minoritas dalam kapitalisme yang mengandalkan cara-cara militer untuk mendukung upaya-upaya ekspansionis mereka. Dengan demikian modal keuangan bersatu secara internasional dapat membawa pada suatu resolusi damai atas konflik nyata potensial yang ditimbulkan oleh persaingan modal keuangan internasional. Dengan demikinan kapitalisme seharusnya dapat hadir tanpa imperialisme.

B. Schumpeter

Shumpeter menguji tipe-tipe imperialisme merentang dari kekaisaran kuno sehingga pengalaman modern yang diakarkan pada ekonomi prakapitalis. Secara historis imperialisme adalah irasional, satu pencerminan kebutuhan orang-orang yang ingin bertahan dan satu anggapan terhadap kepentingan sosial dan ekonomi dari kelas-kelas penguasa dan individu-individu. Imperialisme tumbuh dari kondisi masa lalu bukannya masa sekarang. Ia berasal dari zaman prakapitalis sehingga akan menghilang dalam era kapitalisme rasional dan progresif.

C. Luxemburg dan Bukharin

Rosa Luxemburg memperluas sebuah teori imperialisme. Inti kepedulian adalah pengujian penetrasi modal kedalam ekonomi primitif. Ia membedakan tiga fase akumulasi modal. Pertama, melibatkan perjuangan modal dengan ekonomi alami di wilayah dimana terdapat komunitas petani dan kepemilikan tanah secara bersama atau sistem feodal, atau juga suatu organisasi ekonomi yang berorientasi pada permintaan internal dimana hanya terdapat sedikit surplus atau permintaan barang-barang luar negeri.

Luxemburg memandang imperialisme sebagai konversi surplus menjadi modal yang diketemukan dimanapun dalam ekonomi dunia dan tidak membatasi akumulasinya pada masyarakat kapitalis terisolasi.

Sementara itu Nikolai Bukhrain memandang bahwa dunia terdiri dari sebuah hubungan sistem produksi dan hubungan sistem produksi dan hubungan pertukaran dalam skala dunia. 

D. Lenin

Teori Lenin tantang imperialisme sebagai tahap tertinggi kapitalisme didasarkan pada sebuah analisis seksama atas beberapa ciri ekonomi utama yaitu konsentrasi produksi yang pesat dalam monopoli industri besar. Modal monopoli industri dan bank berpadu menjadi modal keuangan .

Dalam menjelaskan modal keuangan Lenin mendefinisikan kapitalisme sebagai produksi komunitas pada tahap perkembangan tertingginya dimana kekuatan tenaga kerja sendiri menjadi sebuah komoditas. Dibawah kapitalisme baru dicirikan oleh monopoli. Monopoli merupakan salah satu sifat lain imperialisme.

Bagi Lenin imperialisme adalah kapitalisme monopoli. Ini menentukan letak dirinya dalam sejarah karena monopoli tumbuh dari lahan persaingan bebas adalah transisi dari sistem kapitalis menjadi tatanan sosio ekonomi yhang lebih tinggi. Ia mengidentifikasikan empat perwujudan kapitalisme monopoli ini: Pertama, formasi asosiasi, kartel, sindikasi dan badan perwalian kapitalis ketika monopoli merebak dari konsentrasi produksi. Kedua, kebangkitan bank sebagai pemegang monopoli keuangan menghasilkan suatu oligarki keuangan yang menebarkan jarring hubungan ketergantungan tertutup keseluruh institusi ekonomi dan politik masyarkat borjuis tanpa terkecuali. Keempat pembagian dunia kolonial menjadi belahan pengaruh sebuah pencerminan perjuangan modal keuangan demi bahan mentah dan ekspor modal.