Indikator Akuntabilitas

David Hulme dan Mark Turney mengemukakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu konsep yang kompleks dan memiliki beberapa instrumen untuk mengukurnya, yaitu  adanya  indikator  seperti  :(1)  legitimasi  bagi  para  pembuat  kebijakan;  (2) keberadaan  kualitas  moral  yang  memadai;  (3)  kepekaan;  (4)  keterbukaan;  (5) pemanfaatan sumber daya secara optimal; dan (6) upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas.

Jadi menurut Hulme dan Turner, akuntabilitas terkait dengan beberapa pertanyaan berikut ini :

1)      Apakah para elit berkuasa telah dipilih melalui suatu pemilihan yang  jujur, adil dan dengan melibatkan partisipasi publik secara optimal ?

2)      Adakah kualitas moral dan tingkah laku elit berkuasa cukup memadai ?

3)      Apakah elit yang berkuasa memiliki kepekaan yang  tinggi atas aspirasi  yang berkembang di masyarakat luas ?

4)      Apakah para elit yang berkuasa memiliki keterbukaan yang memadai ?

5)      Apakah sumber daya yang ada telah dimanfaatkan secara optimal ?

6)      Apakah dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan sudah dilaksanakan dengan efektif dan efisien ? 

Akuntabilitas sebagai instrumen kontrol dapat mencapai keberhasilan hanya jika :

1)      Pegawai publik memahami dan  menerima tanggungjawab atas hasil yang diharapkan dari mereka;

2)      Bila pegawai publik diberi otoritas yang sebanding dengan tanggung jawabnya; bila ukuran evaluasi kinerja yang efektif dan pantas digunakan dan hasilnya diberitahukan pada atasan dan individu bersangkutan.

3)      Bila tindakan yang sesuai, adil, dan tepat waktu diambil sebagai respon atas hasil yang dicapai dan cara pencapaiannya; dan

4)      Bila menteri dan pemimpin politik berkomitmen tidak hanya menghargai mekanisme dan prosedur akuntabilitas ini, namun juga menahan diri untuk tidak menggunakan posisi otoritasnya untuk mempengaruhi fungsi normal administrasi. 

Dari dimensi akuntabilitas yang telah di jelaskan  dan  disebutkan di atas  yang bersumber dari Elwood, dimensi tersebut dapat di jabarkan menjadi indikator akuntabilitas adalah sebagai berikut[1] :

1)            Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

a.             Kepatuhan terhadap hukum.

b.             Penghindaran korupsi dan kolusi.

2)            Akuntabilitas Proses

a.             Adanya kepatuhan terhadap prosedur.

b.             Adanya pelayanan publik yang responsif.

c.              Adanya pelayanan publik yang cermat.

d.             Adanya pelayanan publik yang biaya murah.

3)            Akuntabilitas program:

a.             Alternatif program yang memberikan hasil yang optimal.

b.             Mempertanggung jawabkan yang telah dibuat.

4)            Akuntabilitas Kebijakan

a.             Mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah diambil.

Sementera,  Plumter  menyatakan  bahwa  untuk  mencapai  akuntabilitas diperlukan langkah-langkah sebagai berikut[2]:

1)            Exemplary  leadership,  dimaksudkan  bahwa  seorang  pemimpin  harus  sensitif, responsif, akuntabel dan transparan kepada bawahan;

2)            Public  Debate,  artinya  sebelum  kebijakan  yang  besar  disahkan  seharusnya diadakan public debate terlebih dahulu untuk mencapai hasil yang maksimal;

3)            Coordination,  dimaksudkan  bahwa  koordinasi  yang  baik  antara  semua  instansi pemerintah akan sangat baik bagi tumbuh kembangnya akuntabilitas;

4)            Autonomy,  artinya  instansi pemerintah  dapat  melaksanakan  kebijakan  menurut caranya sendiri yang paling menguntungkan, paling efisien dan paling efektif bagi pencapaian tujuan organisasi;

5)            Explicitness  and  clarity,  artinya  standar  evaluasi  kinerja  harus  diungkapkan secara  nyata  dan  jelas  sehingga  dapat  diketahui  secara  jelas  apa yang  harus diakuntabilitaskan;

6)            Legitimacy  and  acceptance,  tujuan  dan  makna  akuntabilitas  harus dikomunikasikan  secara  terbuka  pada  semua  pihak  sehingga  standar  dan aturannya dapat ditentukan dapat diterima oleh semua pihak;

7)            Negotiation,  maksudnya  harus  dilakukan  negosiasi  nasional  mengenai perbedaan-peerbedaan  tujuan  dan  sasaran,  tanggungjawab  dan  kewenangan setiap instansi pemerintah;

8)            Educational  compaign  and  publicity, dimaksudkan  perlu  dibuatkan  pilot project pelaksanaan  akuntabilitas  yang  kemudian  dikomunikasikan  kepada  seluruh masyarakat  sehingga  akan  diperoleh  ekspektasi  mereka  dan  bagaimana tanggapan mereka mengenai hal tersebut;

9)            Feed  back  and  evaluation,  yaitu  bahwa  akuntabilitas  harus  tentu  menerus ditingkatkan  dan  disempurnakan,  maka  perlu  informasi sebagai  umpan baik  dari penerima akuntabilitas serta dilakukan evaluasi perbaikannya.

10)       Adaption  and  recycling,  yaitu  perubahan  yang  terjadi  dimasyarakat  akan mengakibatkan perubahan dalam akuntabilitas. Sistem akuntabilitas harus secara terus menerus tanggap terhadap setiap perubahan yang terjadi di masyarakat.

---

[1]  India Garini, “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas di Kota Bandung”. ( Skripsi; Universitas Komputer Indonesia Bandung, 2011), h. 22

[2]  Dr. H. Manggaukang Raba, op. cit., h. 121.