1.
Soelaiman Soemardi
Ilmu politik sebagai suatu ilmu pengetahuan kemasyarakatan, mempelajari masalah kekuasaan dalam masyarakat, sifat hakikatnya, luas lingkupnya, dasar landasannya serta hasil akibatnya.
2. George B de Huszer dan Thomas H. Stevenson
Ilmu politik ialah lapangan studi yang pertama-pertama memperhatikan hubungan kekuasaan antara orang dengan orang, antara orang dengan negara, dan antara negara dan negara.
Ilmu politik sebagai suatu ilmu pengetahuan kemasyarakatan, mempelajari masalah kekuasaan dalam masyarakat, sifat hakikatnya, luas lingkupnya, dasar landasannya serta hasil akibatnya.
2. George B de Huszer dan Thomas H. Stevenson
Ilmu politik ialah lapangan studi yang pertama-pertama memperhatikan hubungan kekuasaan antara orang dengan orang, antara orang dengan negara, dan antara negara dan negara.
3.
Ossip K. Fechtheim
Ilmu politik adalah ilmu sosial yang khusus mempelajari sifat dan tujuan dari negera, sejauh mana negara merupakan organisasi kekuasaan , dan sifat serta tujuan daripada gejala kekuasaan lain yang tidak resmi yang dapat mempengaruhi negara.
Ilmu yang kekuasaan politik dan tuajan politik mempengaruhi satu sama lain dan saling tergantung satu sama lain.
Ilmu politik adalah ilmu sosial yang khusus mempelajari sifat dan tujuan dari negera, sejauh mana negara merupakan organisasi kekuasaan , dan sifat serta tujuan daripada gejala kekuasaan lain yang tidak resmi yang dapat mempengaruhi negara.
Ilmu yang kekuasaan politik dan tuajan politik mempengaruhi satu sama lain dan saling tergantung satu sama lain.
4.
J. K. Blintschli
Ilmu politik ialah ilmu yang bersangkutan dengan negara, yang berusaha untuk mengerti dan memahami negara dalam keadaannya, dalam sifat essensialnya, macam-macam bentuk dan manifestasinya dan perkembanganya.
Ilmu politik ialah ilmu yang bersangkutan dengan negara, yang berusaha untuk mengerti dan memahami negara dalam keadaannya, dalam sifat essensialnya, macam-macam bentuk dan manifestasinya dan perkembanganya.
5.
Conley H. Dillon, Carl Leiden dan Paul D. Stewart
Ilmu politik merupakan salah satu cabang dari ilmu sosial yang mempelajari usaha manusia untuk memerintah dirinya sendiri, untuk menciptakan pemerintahan dan negara dan untuk mengendalikan nasib sosialnya yaitu nasibnya dalam hidup bermasyarakat, ilmu politik juga mempelajari sifat yang abstrak dari negara dan lembaga-lembaga politik lainnya.
Ilmu politik merupakan salah satu cabang dari ilmu sosial yang mempelajari usaha manusia untuk memerintah dirinya sendiri, untuk menciptakan pemerintahan dan negara dan untuk mengendalikan nasib sosialnya yaitu nasibnya dalam hidup bermasyarakat, ilmu politik juga mempelajari sifat yang abstrak dari negara dan lembaga-lembaga politik lainnya.
Legitimasi, Kedaulatan
dan Otoritas
(Terjemahan tugas PIP)
Hubungan 3 konsep dari
legitimasi (hak kekuasaan), kedaulatan dan otoritas adalah dasar ilmu politik.
Sebenarnya legitimasi memiliki arti bahwasanya raja atau ratu yang sah itu
menempati tahta karena timbulnya “legitimasi”. Sejak abad pertengahan, istilah
ini telah mengalami perluasan makna tidak hanya berarti “hak sah untuk
memerintah” tapi juga menjadi “hak secara psikologi untuk memerintah”.
Legitimasi sekarang mengarahkan anggapan masyarakat bahwa aturan pemerintah itu
semuanya benar. Dengan begitu, walaupun kita sangat tidak suka dengan
pemerintahan kita, tapi pada umumnya kita mematuhinya. Kita tetap membayar
pajak. Cara cepat menguji legitimasi adalah seberapa banyak polisi di daerah
tersebut. Sedikitnya polisi, seperti yang ada di Swedia dan Norwegia, adalah
sebuah tanda tidak perlunya pemaksaan. Legitimasinya tinggi. Banyaknya polisi,
seperti di Francos Spanyol atau Ceausescus Rumania, adalah suatu tanda bahwa
mereka masih butuh pemaksaan; legitimasinya rendah.
Ketika legitimasi
mengalami pergeseran, masyarakat merasa kurang mempunyai kewajiban untuk
membayar pajak dan mematuhi hukum, karena pemerintahan itu sendiri tampak tidak
bersih dan tidak jujur. Dengan segera, ketidakpatuhan oleh masyarakat umum
dapat mencuat ke permukaan. Seperti yang diketahui, Presiden Mobutu di Zaife
(sekarang Kongo), Presiden Suharto di Indonesia, dan Presiden Causesca di
Rumania, sebuah rezim legitimasi yang runtuh, (menunjukkan bahwa) tidak ada
satupun bentuk pemaksaan yang bisa membuat orang patuh.
Sebuah pemerintahan
berhasil memiliki legitimasi setelah menghabiskan waktu yang lama. Pemerintahan
yang lama berdiri, pada umumnya dihormati oleh rakyatnya. Faktanya adalah
konstitusi yang berumur dua abad lamanya telah menganugerahkan sebuah
kesepakatan besar dari legitimasi pemerintahan Amerika Serikat.
Pemerintahan-pemerintahan baru, di lain pihak, memiliki legitimasi yang goyah;
banyak dari warga mereka yang tidak cepat yakin atau bahkan tidak menghormati
pemerintahan mereka.
Kedua, pemerintah meraih sebuah legitimasi dengan cara memerintah dengan baik. Memastikan pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan dan menegakkan keadilan yang sama rata (semuanya itu) akan membangun sebuah legitimasi. Pemerintahan Jerman Barat, berdiri pada tahun 1949 setelah kalah dalam perang dunia kedua, pertamanya hanya memiliki legitimasi yang sangat lemah, tetapi dapat memimpin tingkat kepemimpinan politik dengan gaung kebijakan-kebijakan ekonomi secara bertahap menghasilkan pemerintahan Bonn yang merupakan sebuah kesepakatan hebat dari sebuah legitimasi. Di lain pihak, Republik Jerman Weimar yang ikut dalam peran dunia I dihadapkan pada rentetan bencana ekonomi dan politik yang sesungguhnya merusak legitimasinya dan membuka jalan naiknya Hitler untuk berkuasa.
Kedua, pemerintah meraih sebuah legitimasi dengan cara memerintah dengan baik. Memastikan pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan dan menegakkan keadilan yang sama rata (semuanya itu) akan membangun sebuah legitimasi. Pemerintahan Jerman Barat, berdiri pada tahun 1949 setelah kalah dalam perang dunia kedua, pertamanya hanya memiliki legitimasi yang sangat lemah, tetapi dapat memimpin tingkat kepemimpinan politik dengan gaung kebijakan-kebijakan ekonomi secara bertahap menghasilkan pemerintahan Bonn yang merupakan sebuah kesepakatan hebat dari sebuah legitimasi. Di lain pihak, Republik Jerman Weimar yang ikut dalam peran dunia I dihadapkan pada rentetan bencana ekonomi dan politik yang sesungguhnya merusak legitimasinya dan membuka jalan naiknya Hitler untuk berkuasa.
Ketiga, struktur
pemerintahan juga dapat memberikan kontribusi bagi legitimasinya. Jika
masyarakat merasa terwakili sewajarnya dan memiliki suara dalam pemilihan
pejabat perwakilan mereka, mereka lebih memungkinkan untuk patuh. Akhirnya,
pemerintah menopang legitimasi mereka dengan simbol-simbol nasional. Bendera,
monumen-monumen bersejarah, pawai patriotik dan pidato yang bertujuan untuk
meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah itu sah dan harus dipatuhi. Ketika
elemen-elemen lain dari legitimasi ditinggalkan, bagaimanapun juga, manipulasi
dari simbol-simbol nasional kemungkinan muncul menjadi sebuah lelucon palsu.
Sebuah patung raksasa dari seorang diktator, Marcos, berkebangsaan Filipina
telah menjadi sebuah objek tertawaan dan merupakan sebuah simbol keasalahan
dengan rezimnya. Simbol-simbol dari mereka sendiri (yaitu) jangan membuat
legitimasi.
Kedaulatan (dari bahasa
perancis lama “menguasai”) mula-mula berarti kekuatan seorang raja untuk
mengendalikan kerajaanya. Lalu, arti ini mendapatkan perluasan arti yaitu
pengendalian nasional pada wilayah negara, menjadi tuan di tanah sendiri.
Negara-negara (lainnya) merasa sangat iri dengan kedaulatan dan pemerintahan
mereka yang sangat peduli untuk melindungi kedaulatan tsb. Mereka menyiapkan
bala tentara untuk mencegah serangan asing, mengontrol daerah perbatasan dengan
passport dan visa serta memburu para teroris.
Perpecahan di atas
kedaulatan berakibat sangat buruk: Palestina, Irlandia Utara, dan Bosnia adalah
beberapa contoh yang baru-baru ini mengalami hal demikian. Kedaulatan dan
legitimasi tidak dapat dipisahkan. Kemunduran legitimasi memungkinkan adanya
kemunduran kedaulatan. Contohnya, Lebanon yang pernah dikuasai beberapa dekade
oleh orang-orang Kristen, walaupun mereka minoritas. Di mata kaum muslimim Libanon,
legitimasi pemerintah kurang karena hanya mendengarkan permintaan orang-orang
Kristen tanpa mempedulikan umat Islam. Pada tahun 1975, tiba-tiba terjadi
perselisihan penduduk sipil sebagai akibat selusin gembong politikus – milisi
agama yang berperang untuk merebut kursi kepemimpinan. Syiria menduduki Lebanon
bagian timur pada tahun 1976, dan Israel menduduki Lebanon bagian selatan pada
tahun 1982. Intinya, Lebanon kehilangan kedaulatannya (yang mana saat ini
mereka berusaha secara perlahan merebut kembali). Ini bisa terjadi karena tidak
adanya kontrol wilayah kekuasaanya juga tidak adanya perlawanan terhadap
penyerbuan asing. Hilangnya legitimasi memicu hilangnya kedaulatan.
Otoritas adalah
kemampuan secara psikologi yang dimiliki oleh para pemimpin untuk membuat orang
lain patuh kepada mereka. (Kemampuan) ini bersandar pada rasa berkewajiban yang
didasarkan pada kekuatan legitimasi jabatan. Seorang prajurit mematuhi
komandannya, pengemudi mematuhi polisi lalu lintas, pelajar mematuhi gurunya.
Tapi tidak semua orang tunduk pada otoritas. Beberapa prajurit ada yang tidak
patuh, beberapa pengendara/ pengemudi ada yang kebut-kebutan. Dan beberapa
pelajar ada yang mengabaikan tugasnya. Masih banyak orang yang patuh dengan apa
yang sering mereka rasakan sebagai otoritas legitimasi.
Tidak sedikit otoritas
muncul bersamaan dengan jabatan, tapi itupun juga masih harus dilatih. Seorang
Presiden Amerika mendapatkan otoritas hanya karena dia seorang presiden. Gerald
Ford disegani walaupun dia tidak terpilih sebagai presiden atau wakil presiden.
(Sebagian kecil pemimpin Dewan Perwakilan Rakyat menjadi wakil presiden ketika
Spiro T. Agnew mundur dan (menjadi) presiden ketika Richard Nixon berhenti).
Tapi dia terpilih (Gerald Ford) terdahulu. Richard Nixon terlibat dalam skandal
bendungan air pada tahun 1972, mengalami keretakan otoritas eksekutif yang
sangat akut sehingga dia tidak bisa memerintah secara efektif. Jadi dia
berhenti pada tahun1974 beberapa waktu sebelum pengadilan menyatakan dia
sebagai terdakwa. Seorang presiden butuh persetujuan yang tulus dari
kongres-kongres, lembaga-lembaga pengadilan, instansi-instansi publik dan
kepentingan-kepentingan yang ada di beberapa group. Ketika Nixon tidak memiliki
persetujuan tersebut, diapun berakhir.
Singkatnya, legitimasi
berarti memberikan rasa hormat untuk sebuah pemerintahan, begitu juga dengan
kedaulatan untuk suatu negara dan otoritas bagi seorang pemimpin. Tidak ada
yang otomatis, semuanya pasti didapat (dengan proses). Ketika anda mendapatkan
satu, anda mendapatkan lainnya. Ketika yang satu hanyut, maka biasanya yang
lainnya akan ikut.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar