Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik

Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik

Etika birokrasi dalam pelayanan public merupakan sebuah terminology  yang berusaha menempatkan dan menjelaskan korelasi serta keterkaitan antara etika, pelayanan public dan birokrasi. Terminology yang berusaha mengunkapkan apa, mengapa, bagimana dan untuk apa etika birokrasi dalm pelayanan public. Hal ini di dorong oleh adanya kesadaran akan kenyatahan bahwa dewasa ini tuntutan masyarakat semakin beragam, sementara itu sumber daya birokrasi yang dimiliki sangata terbatas baik dalam jumlah maupun kualitasnya. Oleh sebab itu administrasi public di tuntut untuk mampu menjawab berbagai tantanggan dari persoalan-persoalan yang ada.

Etika Pemerintahan

Etika Pemerintahan yakni memiliki arti sebagai ajaran untuk berperilaku yang baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai keutamaan yang berhubungan dengan hakikat manusia.

1)             Bahasan Etika Pemerintahan

Membahas keutamaan yang harus dilaksanakan oleh pejabat

Merealisasikan nilai-nilai:

a.              Nilai kelembagaan (constitutional values)

b.             Nilai pemerintahan (regime values)

Membahas masalah utama dalam pelaksanaan kekuasaan

a.              Masalah korupsi

b.             Masalah kolusi

c.              Dll.

2)             Makna Etika Pemerintahan

Etika berkenaan dengan sistem dari prinsip- prinsip moral tentang baik dan buruk  dari tindakan atau perilaku manusia dalam kehidupan sosial;

Etika berkaitan erat dengan tata susila (kesusilaan), tata sopan santun (kesopanan) dalam kehidupan sehari-hari yang baik dalam keluarga, masyarakat, pemerintahan, bangsa dan negara.
Etika dalam kehidupan didasarkan pada nilai, norma, kaidah dan aturan.
Etika berupa :  etika umum (etika sosial) dan etika khusus (etika pemerintahan).
Dalam kelompok tertentu dikenal dengan etika bidang profesional  yaitu code PNS, code etik kedokteran, code etik pers, kode etik pendidik, kode etik profesi akuntansi, hakim, pengacara, dan lainnya.

3)             Etika Dalam Fungsi Pemerintahan

a.              Etika Dalam Proses Kebijakan Publik (Public Policy Etic)

b.             Etika dalam Pelayanan Punblik (Public Service Etic)

c.              Etika dalam Pengaturan dan Penataan Kelembagaan Pemerintahan (Rule and administer institutional etic)

d.             Etika dalam Pembinaan dan pemberdayaan Masyarakat (Guide and empowering)

e.              Etika dalam Kemitraan anatar pemerintahan, pemerintah dengan swasta.